Mengubah Wajah 10 Ribu Desa

Sejak 63 tahun Indonesia merdeka, ternyata negeri ini belum merdeka dari buang air besar (BAB) sembarangan dan sanitasi lingkungan yang buruk. Fakta menunjukkan, lebih dari 30 ribu desa di Indonesia kondisi sanitasinya sangat memprihatinkan. Tak mengherankan bila sering muncul penyakit terkait sanitasi seperti diare, kolera, dan typhoid.

Pembangunan selama Orde Baru dan dilanjutkan oleh Orde Reformasi ternyata belum menyentuh sektor sanitasi secara signifikan. Urusan-urusan kotor dan di belakang rumah seperti tinja, sampah, dan limbah, belum menjadi perhatian. Kalau toh ada, tidak menjadi prioritas pembangunan.

Selama Indonesia merdeka, baru tahun ini keluar undang-undang yang mengatur masalah pengelolaan sampah. Soal yang lain, jangan ditanya. Masih jadi impian. Padahal sanitasi merupakan pangkal yang menentukan sehat dan tidaknya manusia karena banyak penyakit tergantung kondisi sanitasi ini, khususnya penyakit berbasis lingkungan.

Program-program menuju sanitasi yang baik bukannya tidak ada. Dulu ada yang namanya program Inpres Samijaga (sarana air minum dan jamban keluarga) No 5 Tahun 1974. Sayangnya, program itu belum menjadi gerakan yang massif untuk mengubah kondisi lingkungan masyarakat serta perilaku mereka. Malah di beberapa tempat, banyak proyek pembangunan di bidang sanitasi hanya menjadi monumen.

Memang bukan pekerjaan mudah mengubah perilaku hidup masyarakat. Butuh kerja keras dan berkesinambungan. Soalnya ini terkait dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat terhadap sesuatu, dalam hal ini kebiasaan sehari-hari dan padangan terhadap lingkungan di sekitarnya. Pembangunan fisik saja, tanpa ada perubahan perilaku mengakibatkan sarana yang dibangun tidak terpelihara. Ini banyak terjadi pada masa lalu.

Terobosan

Berbagai pendekatan tradisional pernah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun sanitasi ini. Misalnya, membangun ribuan MCK, mendistribusikan jamban keluarga secara cuma-cuma atau dalam bentuk paket materi stimulant untuk konstruksi, mendistribusikn uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bergulir. Semua terfokus pada bantuan fisik.

Bisa dibilang pendekatan tersebut kurang berhasil. Kini pemerintah mencoba terobosan baru yang diberi nama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM ini menggunakan pendekatan CLTS (Community Led Total Sanitation) yang cukup sukses diterapkan di India dan beberapa negara miskin lainnya. Rabu, 20 Agustus 2008, program ini diluncurkan oleh Menkes Siti Fadilah Supari di hadapan peserta Konferensi Nasional Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga di Jakarta.

Sebelum diluncurkan, program ini telah diujicobakan di enam kabupaten pada tahun 2005. Hasilnya terbilang sukses. Desa-desa yang menjadi pilot project bebas dari buang air sembarangan. Muncul kesadaran baru pada warga masyarakat akibat pemicuan yang mengguncang kesadaran mereka. Dengan sukarela mereka membangun jamban dan meninggalkan kebiasaan buruk BAB di kali, kebun, dan lainnya.

Untuk lebih meyakinkan, Depkes mereplikasi program tersebut pada tahun 2006 dfan 2007. ‘’Hasilnya cukup menggembirakan yaitu adanya perubahan perilaku stop buang air besar di sembarang tempat di sekitar 160 desa pada tahun 2006 dan 450 desa/komunitas pada tahun 2007,’’ kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan I Nyoman Kandun.

Tahun ini, pemerintah mencanangkan 10 ribu desa dari 214 kabupaten/kota di 27 provinsi menerapkan pendekatan ini. Ini baru menjangkau sepertiga dari jumlah desa yang terkategori memiliki sanitasi buruk. Sekitar 20 ribu desa lainnya masih menunggu, kecuali ada inisiatif lain dari pihak-pihak yang peduli untuk memacu pembangunan sanitasi tersebut.

Pendekatan STBM ini memang tergolong unik. Mengapa? Karena tidak ada subsidi atau hal lainnya terkait bantuan dari pihak luar untuk pembangunan jamban keluarga. Warga masyarakat dipicu untuk bergerak membangun sendiri kebutuhannya berdasarkan kesadaran baru yang dimilikinya. Pendekatan ini pun tidak ada instruksi, dalam hal ini mengajak masyarakat untuk membuat jamban, dan tidak menunjukkan tipe-tipe jamban tertentu. Yang terpenting adalah keberhasilan diukur dari perubahan perilaku oleh seluruh komunitas, bukan dengan menghitung jumlah jamban keluarga yang dibangun.

Perubahan amsyarakat tersebut terjadi karena adanya fasilitasi dan pemicuan. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat setelah mereka menganalisis kondisi mereka sendiri. Proses tersebut memunculkan pemimpin-pemimpin informal yang secara spontan mau untuk menginisiasi perubahan.

Program ini memberi harapan bagi perbaikan sanitasi ke depan. Jika ini sukses, tingkat kejadian penyakit akibat lingkungan bisa ditekan, banyak anggaran untuk penanganan penyakit bisa dihemat. Dan cita-cita Indonesia Sehat 2010 bisa menjadi kenyataan.